Ogowal Onny

Seorang teman saya akhir-akhir cukup gelisah mendapati beberapa fakta, yaitu bahwa Surabaya kerap terlewatkan begitu saja dalam sebuah rangkaian acara kebudayaan. Dari Jakarta, rangkaian itu biasanya mampir di Bandung, Yogyakarta, dan kota di Jawa Timur yang dituju malah Malang. Tidak habis dia berpikir, mengapa bisa seperti itu. Bukankah di Surabaya ada banyak gedung pertunjukan kesenian yang memadai, bukankah warga Surabaya relatif lebih banyak dan lebih makmur daripada warga Malang?
Alasannya tersebut lebih masuk akal jika melihat banyaknya rangkaian acara yang agak atau seolah “berbau kebudayaan” di Surabaya, seperti peluncuran produk yang melibatkan sebuah kelompok musik kontemporer atau peluncuran novel karya artis ibukota. Dan bukankah tur JIFFEST selalu mampir di Surabaya?
Tapi tetap saja dia gelisah. Kemudian dia menyamakan kondisi Surabaya dengan Makassar dan Bali (mungkin Denpasar maksudnya). Di kedua kota yang dia sebut sebagai pembanding itu, perkembangan kebudayaan juga tidak terlalu menggembirakan. Di Bali kebudayaan memang sangat hidup, tapi kebudayaan yang untuk dijual bagi para turis yang datang berlibur ke Bali. Sedangkan Makassar lebih karena suasana industrialnya.
Nah, jadi apa masalahnya dengan Surabaya? Sekalipun tidak terlalu banyak, Surabaya toh juga sudah menyumbangkan individu-individu yang memajukan kehidupan kebudayaan Indonesia. Entah itu penulis, musisi, pelawak, pakar arsitektur, atau pakar kebudayaan. Sekarang juga banyak kita lihat kemunculan pusat-pusat kebudayaan alternatif di Surabaya, mulai dari galeri hingga toko buku komunitas.
Dengan cepat dia menyanggah pernyataan saya tersebut. Memang benar bahwa ada “beberapa” warga Surabaya yang memiliki sumbangan bagi perkembangan kebudayaan Indonesia. Tapi tidak demikian dengan Kota Surabaya itu sendiri. Di Surabaya kita tidak bisa menemukan ruang publik yang bisa difungsikan warga Surabaya sebagai sebuah oase kebudayaan. Di ruang publik semacam itu, ada proses interaksi antara warga Surabaya dengan semangat kehidupan kota tempat mereka tinggal, ada perjumpaan sosial antara sesama warga Surabaya, dan ada pembebasan dari tekanan rutinitas sehari-hari. Surabaya sekarang ini sudah terlalu penuh dengan mal dan perumahan mewah yang menutup rapat dirinya. Memang benar bahwa kemunculan pusat-pusat kebudayaan alternatif, seperti yang sebut tadi, bisa menyegarkan atmosfer kebudayaan Surabaya yang selama ini terlalu banyak berkutat di Dewan Kesenian Surabaya dan Dewan Kesenian Jawa Timur. Tapi sejauh mana galeri-galeri dan toko-toko buku komunitas itu bisa berkembang?
Menurut Jane Jacobs (1992), sebuah kota harus “memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada semua orang, karena [kota] diciptakan oleh semua orang.” Tanpa memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada semua orang, sebuah kota tidak ubahnya sebuah labirin yang akan membuat siapa saja tersesat dan merasa teralienasi. Mungkin sekarang ini Surabaya terlalu sering mengabaikan manusia dalam membuat penawaran, dengan menawarkan daerah industri, mal, atau ruko (rumah toko). Malang yang kota kecil itu saja memiliki sebuah perpustakaan daerah yang cukup nyaman, kata teman saya dengan raut muka yang serius cenderung sedih. Saya tidak mau berpandangan pesimis seperti dia dalam memandang Surabaya, tapi kenyataan memang kerap membuat kita harus menelan pil pahit.

Referensi:
Jane Jacobs (1992), The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books.

Sebagai kota kebudayaan, Yogyakarta seharusnya menggunakan pendekatan keamanan yang lebih memiliki warna budaya. Tentunya agak pincang diskusi ini jika kemudian prajurit Keraton Yogyakarta dibandingkan dengan Pecalang di Bali. Sementara Pecalang adalah sebuah unit pengamanan yang diusahakan oleh tata adat masyarakat Bali, prajurit Keraton Yogyakarta adalah hasil dan perangkat tata kenegaraan Mataram.

Sejak abad 17, prajurit Keraton Yogyakarta telah menjaga Yogyakarta dan menjelajah Jawa. Di bawah pendudukan Belanda, peran kemiliteran mereka mengalami kemunduran. Setelah dibubarkan oleh pemerintahan militer pendudukan Jepang pada tahun 1942, baru pada tahun 1970 (25 tahun setelah kemerdekaan RI dan bergabungnya Kesultanan Yogyakarta dengan RI) prajurit keraton dihidupkan kembali sekalipun tidak utuh semua Bregada (kesatuan). Dengan demikian, tindakan penghidupan kembali Prajurit Kraton tentunya tidak atas dasar pertimbangan militer. Dan bahkan bisa jadi tidak dilakukan di bawah bayang-bayang romantisme kebesaran mereka.

Sejak tahun 1970, 10 Bregada (kesatuan) Prajurit Keraton Yogyakarta (Prajurit Wirobrojo, Prajurit Dhaeng, Prajurit Patangpuluh, Prajurit Jogokaryo, Prajurit Mantrijero, Prajurit Prawirotomo, Prajurit Ketanggung, Prajurit Nyutro, Prajurit Surokarso dan Prajurit Bugis) bisa disaksikan masyarakat Yogyakarta pada setiap upacara Garebeg Mulud, Garebeg Besar dan Garebeg Syawal, di alun-alun utara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam upacara Garebeg Syawal yang baru saja berlalu, saya berkesempatan menyaksikan kembali secara langsung prajurit-prajurit Kraton. Sekalipun kebanyakan sudah berusia lanjut dan sepertinya kurang leluasa bergerak dengan seragam yang “ribet”, mereka melakukan tugasnya dengan penuh semangat. Tidak jauh dari lokasi upacara Garebeg syawal, di Mirota Batik Jl. Malioboro, patung-patung prajurit Bugisan, Prawirotaman, tampak berdiri berdampingan dengan patung-patung serdadu Yunani Kuno. Ada kebetulan yang pahit dengan pemandangan itu. Patung prajurit Yunani kuno (sekalipun warisan kebudayaan Yunani masih lestari) yang sudah lama lenyap, berdiri berdampingan dengan patung-patung prajurit Kraton Yogyakarta. Seakan posisi mereka dalam sejarah Yogyakarta sudah ditetapkan; siap digerus waktu dan hilang.

Prajurit Kraton semestinya mendapatkan tempat pula dalam posisi “keistimewaan” DIY. Tempat yang memungkinkan mereka untuk bisa menyelami masyarakat Yogyakarta dan memelihara nuansa budaya kota Yogyakarta. Namun hal ini sama sekali tidak didasari pemikiran bahwa peran prajurit Kraton sekarang ini tidak ada. Di Bali kita lihat, bagaimana Pecalang masih memiliki peranan yang kuat dalam tata masyarakat Bali, tanpa membuat masyarakat Bali menjadi masyarakat yang militeristik. Beberapa anggapan memang memandang bahwa pecalang adalah perwujudan sisi Bali yang keras. Namun kehadiran mereka sebenarnya adalah perpanjangan nafas kebudayaan Bali dalam sistem keamanan masyarakat. Sistem yang sudah lama meninggalkan kebijakan lokal masyarakat Indonesia dalam hal pengamanan. Pamong praja dewasa ini misalnya, lebih senang menggusur rumah daripada melayani keluhan masyarakat. Selain menambah keamanan, Prajurit Keraton tentunya akan semakin memperkuat kadar keistimewaan DIY serta kadar tawaran pariwisata DIY.

Warga Surabaya kini cukup beruntung dapat melihat secuil wajah masa lalu kota mereka. Beberapa lembaga (yang kebanyakan swasta) dengan telaten mengumpulkan foto-foto Surabaya “Tempo Doeloe”. Bahkan ada seorang penulis yang tidak hanya mengumpulkan foto, tapi juga berbagai kisah mengenai masa lalu Surabaya.

Tapi di sisi lain, pembangunan kota Surabaya seolah berjalan di jalur yang berlawanan dengan kemunculan ketertarikan untuk memahami sejarah Surabaya. Semakin banyak kita temui bangunan-bangunan lama dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru. Polemik mengenai penghancuran Stasiun Semut kini seolah terlupakan begitu saja. Jalan Raya Darmo yang sebenarnya merupakan museum raksasa masa lalu Surabaya secara perlahan kini menjadi ruang pajang koleksi Ruko (Rumah Toko), Bank, dan kantor. Secara perlahan rumah-rumah lama digantikan oleh bangunan baru yang menghapus referensi terhadap masa lalu Surabaya.

Lalu banyak pihak mempersoalkan kesadaran sejarah Pemerintah Kota Surabaya. Yang mungkin akan dijawab ringan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan menunjukkan keberhasilan proyek revitalisasi kawasan Kembang Jepun (yang kini mendapat nama baru, “Kya-Kya”). Sekalipun pada siang harinya,kita tidak akan bisa jalan-jalan dengan nyaman di kawasan niaga itu.

Apakah kita baru berhenti pada sekedar romantisme masa lalu Surabaya (pada masa kolonialisme Belanda)? Ataukah pandangan sejarah kita yang salah? Paling tidak ada beberapa catatan mengenai sejarah dalam konteks pembahasan mengenai kota Surabaya.

Pertama, sejarah bukanlah kumpulan relik dari masa lalu atau kumpulan cerita yang unik. Sejarah adalah dialog yang terus menerus antara yang masa lalu dan masa kini. Hal itu juga berlaku bagi sejarah kota Surabaya. Usaha penulisan sejarah Surabaya dan pelestarian wajah kota Surabaya saat ini rasanya kurang melibatkan warga Surabaya. Warga Surabaya seolah hanya ditempatkan sebagai penikmat foto-foto Surabaya “Tempo Doeloe”. Sementara semakin banyak saja bangunan-bangunan lama yang dirobohkan dan warga Surabaya hanya bisa menyadari bahwa ada Mal atau Ruko (Rumah Toko) baru yang didirikan, tanpa mereka tahu bahwa ada bangunan lama yang dikorbankan untuk hal itu. Dengar-dengar korban berikutnya adalah Penjara Kalisosok. Dengan cara seperti itu, bisa-bisa sepuluh tahun mendatang hanya bangunan-bangunan lama yang kini digunakan pemerintah saja yang akan selamat.

Kedua, sejarah mestinya juga berfungsi sebagai sarana penguat rasa kepemilikan warga Surabaya atas kota dan sejarah panjang kota mereka.[1] Dan sejarah kota tentu saja sangat tidak memadai jika hanya diwakili oleh foto. Memang benar bahwa foto bangunan bisa bercerita begitu banyak. Tapi untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai masa lalu Surabaya kita juga membutuhkan juga foto jalan, taman kota, rumah sakit, penjara, dan peta kota. Jalan Tunjungan dulunya merupakan jalan dengan ruang arkade yang sangat memadai. Sekarang cobalah berjalan-jalan menyusuri Jalan Tunjungan, mulai dari Siola hingga pertigaan depan Tunjungan Plaza. Masihkah kita merasakan semangat “Rek ayo rek…mlaku-mlaku nang Tunjungan” seperti yang dinyanyikan oleh Mus Mulyadi? Atau cobalah berjalan kaki menyusuri Jalan Pemuda, mulai dari Perempatan Mitra hingga Balai Kota. Adakah perasaan bahwa kita sedang berada di jantung kota Surabaya? Kalaupun ada perasaan semacam itu mungkin hanya karena kemacetan dan arus lalu lintas yang tidak mempedulikan para pejalan kaki. Di Surabaya (dan di kota-kota lain di Indonesia sepertinya), ruang arkade dan promenade mungkin sudah mati, dan dipindahkan ke Mal-mal besar. Di mal-mal besar itu warga Surabaya kini mengalami berbagai perjumpaan. Bukan perjumpaan dengan sesama warga Surabaya, tapi dengan Matahari dan Sogo, Mango dan Zara, J.CO dan Coffebean. Bisa jadi warga Surabaya tidak merasa kehilangan ruang arkade dan merasa nyaman-nyaman saja berjalan-jalan di dalam lorong-lorong Mal. Tapi warga Surabaya juga tidak boleh marah jika ada warga kota lain yang mengatakan bahwa Surabaya tidak memiliki kekhasan wilayah kota. Tanpa kita sadari Surabaya ternyata sudah kehilangan begitu banyak hal. Tidak hanya bangunan-bangunan lama dan bersejarah.

Suatu kali saya pernah melihat para penggemar sepeda tua yang mengenakan pakaian kolonial bersepeda beriring-iringan melalui Jalan Tunjungan. Sudah pasti mereka menjadi pusat perhatian para pengendara mobil dan motor. Awalnya saya kaget, tapi kemudian ada perasaan miris yang muncul. Ya, para pengendara itu seolah hendak merayakan masa lalu Surabaya. Tapi untuk apa dirayakan? Apakah karena Surabaya sudah berubah menjadi sebuah “metropolis”[2] dan warga Surabaya sudah siap kehilangan sejarah panjang mereka dan menerima identitas baru kota Surabaya sebagai kota Ruko dan Mal? Semoga tidak sengeri itu jadinya kota kita kelak.

[1] Tidak banyak kota di Indonesia yang mengalami perkembangan seperti Surabaya, mulai dari sebagai kota tradisional praindustrial hingga menjadi kota modern pada masa penjajahan Belanda.

[2] Sejak kapan Surabaya jadi kota Metropolitan? Istilah “Metropolitan” itu muncul dan diterima begitu saja. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu dengan sangat bangga menyebut Surabaya sebagai kota pelabuhan. Sebuah sebutan yang lebih pas dan tepat.