Judul buku: A29 – S1; Mengurai Skenario Busuk Kriminalisasi Massa Aksi 29 Agustus – 1 September di Bandung
Penulis:
Penerbit: Metis Publishing, April 2026

Sesuai judulnya, buku ini secara khusus membahas kriminalisasi yang dialami massa aksi Agustus 2025 yang terjadi di Bandung.
Apakah karena penerbit buku ini asalnya dari Bandung maka dari sekian kota yang bergolak dan direpresi, cuma Bandung yang ditulis?
Apakah buku ini isinya kumpulan testimoni anak muda di Bandung yang ditangkap secara serampangan oleh polisi, sebagaimana di kota2 lain di Indonesia? Atau semacam pembelaan dari PRD setelah jadi buruan Orde Baru pasca Kerusuhan 27 Juli 1996?
Ketika buku itu sampai di rumah, saya langsung membuka bungkusnya dan melihat desain sampulnya. Awalnya saya kira buku ini ditulis oleh Zen RS. Ternyata bukan. Di lembar kolofon tertulis @copyleft.
Menurut Mirai apa artinya gambar ini? Tanya saya ke anak saya yang baru saja selesai ujian sumatif kelas 4 SD.
Hmm… orang ini seperti lagi marah ke sesuatu. Di depan dia ada rumah yang terbakar. Di belakangnya ada ombak dan gelombang tinggi, kata Mirai spontan.
Soal marah dan rumah yang terbakar itu sama sekali ga terlintas di pikiran saya.
Isinya soal apa? Tanya Mirai sambil membuka buku.
Saya lihat dia berhenti di halaman belakang yang isinya daftar nama anak muda yang digolongkan dalam beberapa kluster penangkapan.
Sebelum akhirnya membagi para korban ke beberapa kluster penangkapan di bagian terakhir buku, buku ini juga memberikan konteks, bukan hanya atas represi yang terjadi ketika dan pasca Agustus 2025 tapi juga atas Bandung. Peristiwa ini kemudian diberi nama A29 – S1. Singkatan dari Agustus 29 – September 1.
Bandung bukan hanya diceritakan sebagai lokasi tapi sebagai latar sebagai ruang social yang memiliki sejarah panjang pertemuan antara kreativitas, perlawanan, dan ketimpangan.
Kota yang sering dicitrakan sebagai kota romantis itu denyut ekonominya ditopang oleh mereka yang tak terlihat dalam brosur investasi: pekerja harian, buruh pabrik di selatan, personel band yang bertaruh nasib, desainer grafis yang begadang, pegiat UMKM, staf gudang, hingga guru honorer dan penjahit lepas di gang2 konveksi (Hal.82).
Mereka dihadapkan pada penggusuran demi “tata wilayah yang tidak pernah melihat kebutuhan masyarakatnya,” hingga jeratan tali gantungan berupa lintah darat digital (pinjaman online), candu judi online yang dipelihara negara secara diam2 hingga rayuan maut kredit motor.
Ketika kemarahan massa meletus akibat mobil rantis Brimob yang melindas Affan Kurniawan, mereka itulah yang membentuk gelombang protes di Bandung.
Saya sendiri pertama kali tahu peristiwa Agustus 2025 itu dari istri saya. Dia mengirimkan poster seruan aksi demonstrasi di Gedung DPR dari sebuah akun instagram.
Tapi ada begitu banyak keanehan dari poster seruan aksi itu. Seruan itu bukan dari akun2 atau orang yang saya tahu. Dia datang dari akun2 anonim. Desainnya aneh cenderung jelek. Demikan pula redaksi bahasanya.
Hal itu pula yang dicatat dalam buku ini. Seruan aksi muncul dari akun2 baru yang secara mencurigakan bahkan menawarkan digital form dengan dalih memudahkan pendataan aksi (hal. 100).
Gelombang protes kemudian berubah arah. Dari kemarahan kepada Brimob dan negara, beralih ke anggota DPR yang joget2 di gedung DPR. Gedung2 pemerintahan terbakar dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan polisi sendiri.
Di Surabaya, seorang teman sampai harus membentak anaknya kesayangannya yang masih sibuk Latihan cheerleader di SMA Trimurti yang bersebelahan persis dengan sayap kanan Gedung Grahadi yang mulai terbakar. Si anak dengan tenang menjawab di handphone, “Kebakaran apa, Pa? Aman kok. Ini di depan sekolah banyak polisi.”
Tidak lama kemudian, api membubung tinggi melahap gedung itu. Selain Grahadi, Mapolsek Tegalsari dan puluhan pos polisi di Surabaya juga terbakar.
Secepat gedung2 yang terbakar itulah kemudian negara mencari “para pelaku.” Buku ini mencatat, “negara tidak lagi hanya mengejar tindakan nyata, tapi juga menaruh curiga pada hal2 yang seharusnya wajar; bacaan, percakapan, bahkan lingkar pertemanan.”
Meminjam judul buku Vincent Bevins, Jakarta Method, yang membedah cara kudeta yang dilakukan militer pada tahun 1965 dan perburuan pada semua yang dianggap bagian dari PKI, yang terjadi di Bandung dan semua kota di Indonesia sebagai Bandung method, di mana “asosiasi jadi bukti, daftar nama jadi alat, dan jaringan sosial warga jadi alasan untuk menghukum.”
Bentuk hukuman seperti apa itu urusan nanti. Yang penting ada yang ditangkap dan dipaksa untuk mengaku.
Di Surabaya, seorang Alfarisi bin Rikosen kemudian meninggal dunia di Rumah Tahanan Medaeng di Surabaya. Pemuda yatim usia 21 asal Madura itu ditangkap puluhan polisi berpakaian preman di rumahnya pada 9 September 2025.
Berdasar keterangan Kontras Surabaya, Alfarisi ditangkap lantaran dugaan kepemilikan molotov. Dalam perkembangannya kemudian, polisi tidak menemukan bukti bahwa Alfarisi mempunyai atau menyimpan molotov. Polisi menangkap berdasarkan BAP, kesaksian teman2 yang menyebut Alfarisi membuat molotov. Mereka ditangkap di depan Gedung Grahadi dengan molotov yang belum dilempar. Setelah itu mereka dipaksa untuk mengaku kalau yang mengajarkan bikin molotov adalah Alfarisi (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c86vw70nz6jo).
Sama seperti Alfarisi di Surabaya, Arfa Febrianto di Bandung ditangkap saat sedang bermain skateboard di depan ITB karena polisi menggunakan snapgram dirinya sedang melempar molotov. Aditya dikepung Detasemen 88 Anti Teror di rumahnya. Lakban hitam melilit matanya, pukulan, tendangan dan penyiksaan hebat terjadi di rumah Adit. Semuanya dengan “skenario imajiner” di kepala polisi yang diamini para jaksa.
Skenario imajiner itu tidak muncul begitu saja. Dia sudah disiapkan. Beberapa tahun sebelum Agustus 2025, “empat lulusan Akpol diterbangkan khusus untuk membongkar gelombang pemuda berpakaian hitam di fakultas keamanan negara Prancis. Lulusan lainnya menempuh ribuan km di Inggris untuk merangkai hantu yang mereka buat sendiri ke dalam tesis ilmiah, memastikan kebodohan tersebut diyakini benar oleh publik dan institusi.”
Aditya Dwi Laksana, dalam pledoinya menulis, Molotov yang tidak membakar dianggap ancaman serius, sementara kendaraan lapis baja yang melindas rakyat sipil tidak segera diadili denga ketegasan yang sama (hal. 168).
Pasca Agustus 2025, negara justru sibuk mencari celah penangkapan ketimbang memadamkan sumber yang memercikkan api (Hal. 87). Hal itu masih terus ditunjukkan hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah hakim militer di persidangan militer atas kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Bukannya mencari kebenaran, si hakim malah menormalisasi kekerasan.
Setelah gelombang represi dan kriminalisasi ini, apakah kita masih bisa membayangkan perubahan? Apakah ini “gelombang demoralisasi” berikutnya setelah 1998?
Protes seharusnya dimiliki masyarakat luas secara harfiah, bukan tanggung jawab besar satu orang ber-priviledge pengetahuan ideologi tertentu, para pekerja NGO, seorang anarkis (hal. 175).
Protes yang sebenar2nya adalah bukan yang sekedar di media sosial, tapi di lingkup sosial yang nyata. Seperti yang ditunjukkan warga Cheran di Meksiko yang berhasil mengusir polisi dan politisi dari wilayah mereka dan mendirikan pemerintahan otonom yang dikelola secara mandiri oleh warga lokal.
Saya pun termasuk orang yang akan bilang, ah itu tidak mungkin. Melawan negara sejak 1998 aja ga berhasil kok kebayang mau bikin kota seperti Cheran. Tidak terbayangkan. Sampai akhirnya ada yang menunjukkan. Seperti Mirai yang bisa “membaca” sampul buku ini lebih baik dari saya.
Algoritma mulai menggiring perilakumu secara halus agar sesuai dengan target pasar mereka.
Jika marx bicara tentang alienasi di pabrik, zuboff bicara tentang alienasi di dalam pikiran kita sendiri.
Ini bukan evolusi teknologi melainkan pilihan politik yang sengaja dilakukan korporasi besar untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan kita.
Di era digital, tidak mungkin Prabowo kembali represif secara telanjang. Realitanya, 959 orang jadi tersangka pasca a29-s1, genosida Gaza disiarkan secara langsung, dan bencana ekologis Aceh – Sumatera hanya berakhir di debat panas. Negara terus melempar ketakutan.
Anarkis adalah metode pembebasan
Ya, saya anarkis. Aksi itu dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR, tarian Uya Kuya dan puncaknya Affan Kurniawan dilindas oleh Rantis Brimob, maka sudah sangat wajar, manusia secara alamiah meluapkan amarahnya dengan kerusuhan.” Tubagus Andika Pradita menjawab pertanyaan Jaksa, “apakah kamu seorang anarkis?”
Kalau iya anarko, emang kenapa? Apa itu bisa jadi dasar kepolisian menangkap seseorang?
Makna yang membuka dunia yang baru (possible world)
Ketika buku itu sampai di rumah, saya langsung membuka bungkusnya dan melihat desain sampulnya. Awalnya saya kira buku ini ditulis oleh Zen RS. Ternyata bukan. Di lembar kolofon tertulis @copyleft.
Menurut Mirai apa artinya gambar ini? Tanya saya ke anak saya yang baru saja selesai ujian sumatif kelas 4 SD.
Hmm… orang ini seperti lagi marah ke sesuatu. Di depan dia ada rumah yang terbakar. Di belakangnya ada ombak dan gelombang tinggi, kata Mirai spontan.
Soal marah dan rumah yang terbakar itu sama sekali ga terlintas di pikiran saya.
Isinya soal apa? Tanya Mirai sambil membuka buku. Saya lihat dia berhenti di halaman belakang yang isinya daftar nama anak muda yang digolongkan dalam beberapa kluster penangkapan.
Sesuai judulnya, buku ini secara khusus membahas kriminalisasi yang dialami massa aksi Agustus 2025 di Bandung. Peristiwa ini diberi nama A29–S1. Singkatan dari Agustus 29 – September 1.
Sebelum membagi para korban ke beberapa kluster penangkapan di bagian terakhir, buku ini memberikan konteks — bukan hanya atas represi yang terjadi ketika dan pasca Agustus 2025, tapi juga atas Bandung itu sendiri. Bandung bukan hanya diceritakan sebagai lokasi tapi sebagai ruang sosial yang punya sejarah panjang pertemuan antara kreativitas, perlawanan, dan ketimpangan.
Kota yang sering dicitrakan sebagai kota romantis itu denyut ekonominya ditopang oleh mereka yang tak terlihat dalam brosur investasi: pekerja harian, buruh pabrik di selatan, personel band yang bertaruh nasib, desainer grafis yang begadang, pegiat UMKM, guru honorer dan penjahit lepas di gang-gang konveksi. Mereka dihadapkan pada penggusuran demi tata wilayah yang tidak pernah melihat kebutuhan masyarakatnya, jeratan pinjaman online, candu judi online yang dipelihara negara secara diam-diam, hingga rayuan maut kredit motor. Ketika kemarahan massa meletus akibat mobil rantis Brimob yang melindas Affan Kurniawan, mereka itulah yang membentuk gelombang protes di Bandung.
Saya sendiri pertama kali tahu peristiwa Agustus 2025 itu dari istri saya. Dia mengirimkan poster seruan aksi demonstrasi di Gedung DPR dari sebuah akun Instagram. Tapi ada begitu banyak keanehan dari poster itu, seruan bukan dari akun yang saya kenal, desainnya aneh cenderung jelek, demikian pula redaksi bahasanya. Hal itu pula yang dicatat dalam buku ini: seruan aksi muncul dari akun-akun baru yang secara mencurigakan bahkan menawarkan digital form dengan dalih memudahkan pendataan aksi. Pertanyaan tentang siapa di balik akun-akun itu dibiarkan terbuka oleh buku ini dan mungkin memang belum bisa dijawab.
Gelombang protes kemudian berubah arah. Dari kemarahan kepada Brimob dan negara, beralih ke anggota DPR yang joget-joget di gedung DPR. Gedung-gedung pemerintahan terbakar dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan polisi sendiri.
Di Surabaya, seorang teman sampai harus membentak anaknya yang masih sibuk latihan cheerleader di SMA Trimurti yang bersebelahan persis dengan sayap kanan Gedung Grahadi yang mulai terbakar. Si anak dengan tenang menjawab di handphone, “Kebakaran apa, Pa? Aman kok. Ini di depan sekolah banyak polisi.”
Tidak lama kemudian, api membubung tinggi melahap gedung itu. Selain Grahadi, Mapolsek Tegalsari dan puluhan pos polisi di Surabaya juga terbakar.
Secepat gedung-gedung yang terbakar itulah kemudian negara mencari “para pelaku.” Buku ini mencatat: negara tidak lagi hanya mengejar tindakan nyata, tapi juga menaruh curiga pada hal-hal yang seharusnya wajar; bacaan, percakapan, bahkan lingkar pertemanan.
Meminjam judul buku Vincent Bevins, Jakarta Method, yang terjadi di Bandung dan semua kota bisa disebut sebagai Bandung method: asosiasi jadi bukti, daftar nama jadi alat, dan jaringan sosial warga jadi alasan untuk menghukum.
Bentuk hukuman seperti apa itu urusan nanti. Yang penting ada yang ditangkap dan dipaksa untuk mengaku.
Di Surabaya, Alfarisi bin Rikosen meninggal di Rumah Tahanan Medaeng. Pemuda yatim usia 21 asal Madura itu ditangkap puluhan polisi berpakaian preman di rumahnya pada 9 September 2025. Polisi tidak menemukan bukti kepemilikan molotov. Teman-temannya yang lebih dulu ditangkap di depan Gedung Grahadi dipaksa mengaku bahwa Alfarisi yang mengajarkan cara membuatnya.
Di Bandung, Arfa Febrianto ditangkap saat sedang bermain skateboard di depan ITB karena polisi menggunakan snapgram dirinya sedang melempar molotov. Aditya dikepung Detasemen 88 Anti Teror di rumahnya. Lakban hitam melilit matanya, pukulan dan tendangan terjadi di dalam rumah itu sendiri — semuanya dengan “skenario imajiner” di kepala polisi yang kemudian diamini para jaksa.
Skenario imajiner itu tidak muncul begitu saja. Buku ini mencatat bahwa beberapa tahun sebelum Agustus 2025, lulusan-lulusan Akpol sudah dikirim khusus ke Prancis dan Inggris untuk mempelajari dan merangkai ancaman yang mereka buat sendiri, lalu memastikan kebodohan itu diyakini benar oleh publik dan institusi.
Dalam pledoinya, Aditya menulis: Molotov yang tidak membakar dianggap ancaman serius, sementara kendaraan lapis baja yang melindas rakyat sipil tidak segera diadili dengan ketegasan yang sama.
Pasca Agustus 2025, negara justru sibuk mencari celah penangkapan ketimbang memadamkan sumber yang memercikkan api. Hal itu masih terus ditunjukkan hingga sekarang — salah satu contohnya adalah hakim militer dalam persidangan atas kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus, yang bukannya mencari kebenaran, malah menormalisasi kekerasan.
Setelah gelombang represi dan kriminalisasi ini, apakah kita masih bisa membayangkan perubahan? Apakah ini “gelombang demoralisasi” berikutnya setelah 1998?
Buku ini tidak menjawab dengan teori. Ia menjawab dengan menunjuk bahwa protes yang sebenarnya bukan milik satu orang berpriviledge ideologi tertentu, bukan tanggung jawab para pekerja NGO atau seorang anarkis saja. Protes yang sebenarnya juga bukan yang sekadar di media sosial, tapi di lingkup sosial yang nyata. Seperti yang ditunjukkan warga Cheran di Meksiko yang berhasil mengusir polisi dan politisi dari wilayah mereka dan mendirikan pemerintahan otonom yang dikelola secara mandiri oleh warga lokal.
Saya pun termasuk orang yang akan bilang, ah itu tidak mungkin. Melawan negara sejak 1998 saja ga berhasil, kok kebayang mau bikin kota seperti Cheran.
Sampai akhirnya ada yang menunjukkan. Seperti Mirai yang bisa “membaca” sampul buku ini lebih baik dari saya.