Reshuffle. Beberapa Menteri diganti, mengakhiri berbagai spekulasi dan gosip2 politik yang biasa jadi bahan gagah2an saat ngobrol dengan teman2. 

Yang paling sering jadi bahan obrolan adalah Menteri Keuangan dan Menkopolhukam, karena masih ada hubungannya dengan gelombang aksi demonstrasi 25 – 31 Agustus 2025 kemarin. Yang ga banyak jadi bahan obrolan adalah pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengeluarkan edaran kepada pemerintah daerah untuk mencegah pelajar ikut turun ke jalan. 

“Memang sebaiknya pelajar, kalau ada aspirasi demokrasi, disalurkannya dengan cara yang lebih pas. Pesannya bisa sampai tanpa harus meninggalkan sekolah,” kata Pak Mendikdasmen. Soal banyaknya siswa dan mahasiswa yang meninggalkan rumah dan sampai sekarang masih belum pulang karena ditahan polisi, Pak Mendikdasmen sama sekali tidak berkomentar. 

Menurut YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) setidaknya 3.337 orang ditangkap, 1.042 mengalami luka2 dan 10 orang meninggal akibat kekerasan aparat. Ketika ditanya wartawan apakah pelajar yang ikut aksi demonstrasi itu adalah tanda meningkatnya kesadaran social pelajar saat ini? Pak Menteri menjawab singkat, “kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu… soal motifnya biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan.”  

Faktanya sampai sekarang masih tidak ada penjelasan dari polisi kenapa anak2 muda yang ditangkapi masih banyak yang belum dibebaskan. Tidak ada evaluasi bagi institusi polisi. Tidak ada pertanggungjawaban dari Kapolri atas kekerasan aparat dan persekusi yang menyusul bahkan setelah aksi2 demonstrasi usai. Pelaku pelindas Affan Kurniawan sampai sekarang belum ada kabarnya lagi. Bahkan ada kabar yang datangnya seperti dari masa Orde Baru, buku2 Pramoedya Ananta Toer jadi bahan bukti untuk mempidana peserta aksi demonstrasi.

Kontras dengan Pak Mendikdasmen, Kepala Sekolah dan Siswa SMA Kolese Gonzaga punya jawaban yang lebih jernih. Sebagai pelajar SMA, mereka merasa berkewajiban untuk mengedepankan hati nurani, kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap sesama, komitmen, kerendahan hati, dan integritas. Mereka juga menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA/K dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi melalui kampanye media social, penyebaran petisi, penyuaraan aspirasi dan sejenisnya, sebab itu dilindungi oleh Pasal 28 ayat 3 UUD 1945. 

Di tahun 1997, setahun sebelum tumbangnya Soeharto di tahun 1998, Romo Mangun sudah “meramalkan” bahwa perubahan masih akan dipelopori oleh anak muda, “hanya dari generasi muda kini yang sudah telanjur manja konsumeristis hedonistis dan hanya mencari karier serta diindoktrinasi selama puluhan tahun agar apolitis, mampu membuat pembaharuan yang mendasar? Jawabannya tak diragukan. Bisa. Mampu.”

Romo Mangun juga sudah membayangkan Indonesia 2045, jauh sebelum ada visi Indonesia Emas 2045, “pada perayaan HUT RI 100 tahun nanti (semoga sebelumnya sudah, berkat globalisasi akseklerasi perbaikan hidup planeter) kita sudah akan memiliki negara dan masyarakat hukum yang bersih dan dapat dibanggakan, bebas ketakutan.” 

Tapi kalau lihat ketakutan negara sekarang ini kepada anak muda melalui kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi, visi Indonesia Emas 2045 itu tampak seperti ilusi yang jauh. Alih2 mengembangkan generasi emas yang kritis, demokratis, dan berani, negara justru melatih generasi muda untuk jadi takut dan diam. 

Mereka akan berkembang jadi manusia dengan senyum ramah khas Indonesia yang selalu dibangga2kan itu, tapi batinnya menanggung luka dan trauma, minder, kalah kreatif dan ekspresif dengan anak2 muda dari negara2 jiran kita yang hidupnya bebas dari kekerasan struktural dan budaya ketakutan. 

Negara jiran yang anak mudanya senasib dengan Indonesia dan kualitas demokrasi dan hukumnya seremuk Indonesia mungkin ya Myanmar atau Filipina. Nepal, negara asal serdadu2 Gurkha yang gagah berani itu mungkin akan jadi lebih maju dari Indonesia. 

Kalau begini terus keadaannya, sebaiknya Visi Indonesia Emas 2045 ditunda ke tahun simbolis berikutnya di tahun 2145. Itu pun kalau Republik Indonesia masih belum di-reshuffle oleh rakyatnya sendiri.